Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin (kanan). Foto : Hendra/mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meyakini bahwa produktifitas pertanian di Jawa Timur akan semakin maju apabila didukung dengan sinkronisasi dengan seluruh instansi pusat dan daerah. Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong agar sinkronisasi itu dibangun dalam rangka kerja bersama untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional. Hasan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa melakukan sinkronisasi untuk membuat kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan itu bisa diusung bersama-sama menggunakan APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi Jatim, dan APBN. “Jatim ini mayoritas rakyatnya adalah petani dan nelayan. Sebagaimana saya, anak Jatim dan banyak Anggota Komisi IV dari Jatim, bersama-sama menjawab keluhan masyarakat agar rakyat di Jatim ini, khususnya maritim dan pertanian, bisa tersenyum,” ujar Hasan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/12/2019).

Politisi  Partai NasDem yang juga mantan Bupati Probolinggo ini mengutarakan bahwa Jatim ini cukup beruntung, karena secara geografis sangat mendukung untuk keberlangsungan sektor pertanian, masyarakatnya pun juga memiliki hobi bercocok tanam. Sehingga segi permodalan ini perlu mendapat dukungan Pemerintah.

“Secara geografis cocok. Masyarakatnya juga hobinya berternak, tapi kurang modal. Ini kan butuh untuk ditangani bersama-sama. Misalnya sapinya dari Bupati, kandangnya dari Pemprov, dan APBN dari Pemerintah Pusat akan melakukan pelatihan profesional, karena peternak ini biasanya masih tradisional, sehingga hasilnya tidak optimal. Itulah gambaran kebijakan inovatif dan gambaran inspirasi percepatan masyarakat,” jelas Hasan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyambut baik perhatian Komisi IV DPR RI terhadap pertanian di Jatim. Ia mengutarakan komitmennya untuk mengembangkan pertanian di Jatim. Karena diketahui sepertiga masyarakat Jatim bekerja sebagai petani, namun sektor pertanian menyumbang kurang dari seperenam dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ini perlu dukungan pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan PDB. (hs/sf)